"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi,

dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab,
yaitu orang-orang yang mengingat Allah
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring
dan mereka memikirkan tentang penciptaan
langit dan bumi (seraya berkata):"Ya Tuhan kami,
tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia.
Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka"















** SILAKAN MASUK DISINI.....BERMINAT TUKARAN LINK ( LINK EXCHANGE )?? - SIMPAT1K 2008 (supported)
- WEB SAMARINDA
- WEB KALTIM
- SAMARINDA CITY
- L.B.M
- KOMUNITAS Q
- DUDUNG NET
- PAKDE NONO
- SYARIAH ONLINE
- SAMARINDA POS
- KALTIM POST
- ISLAM HARI INI
- SALAFI
- ISLAM LIBRARY
- ISLAM MUDA
- DARUSSALAF
- MEDIA ISNET
- UKHUWAH
- RAHIMA
- AL SOFWAH
- MIFTA
- HALAL GUIDE
- AR RAHMAH
- AL IKHWAN
- WALISONGO NET
- VBAITULLAH
- MOSLEM SOURCES
- HIZBUT TAHRIR
- AL MANHAJ
- SWARA MUSLIM
- ISLAMDOTNET
- INFO PALESTINA
- JILBAB
- WALISONGO NET
- FILISTIN
- BANGSA MUSNAH
- HTML COLOR CODES

  • Januari 2007
  • Mei 2007
  • Juni 2007
  • Juli 2007
  • Agustus 2007
  • November 2007
  • Januari 2008
  • Februari 2008
  • Maret 2008
  • April 2008
  • Juni 2008
  • Juli 2008
  • November 2008
  • April 2009
  • Mei 2009
  • Juni 2009
  • Juli 2009

  • - AJANG KITA
    - DISKUSI FORUM
    - FORUM SWARA MUSLIM
    - FAITH FREEDOM
    - FAITH FREEDOM INA
    - FORUM MASJID
    - FORUM GEREJA
    - SYIAH
    - SYIAH (2)
    - LIA EDEN
    - J I L
    - AHMADIYAH
    * Computech
    * Ruang dan Waktu (life journey)


    E-BOOK DAN ARTIKEL
    * Kumpulan e-Book Harun Yahya
    * Kumpulan E-Book Masalah Qur'an dan hadist
    * Kitab Al Umm (Imam Syafi'i)
    * Ayat-Ayat Cinta
    * Dalam Mihrab Cinta I
    * Dalam Mihrab Cinta II
    * Mahkota Cinta
    * Diatas Sajadah Cinta
    * Pipit Senja : Dibalik Ayat-ayat Cinta
    * Layla Majnun
    * J.U = Sex n'The City
    * J.U = Karnaval Malam
    * J.U = Forbidden City
    * Detik-Detik Hidupku
    * Edensor
    * Laskar Pelangi 1-8
    * Laskar Pelangi 2-8
    * Laskar Pelangi 3-8
    * Kumpulan Diskusi
    * Kumpulan e-book Islami lainnya
    * Kristologi
    SOFTWARE
    * Kamus Indo-Arab (mufid)
    * Setup Qur'an di Word
    * Hitung Zakat
    * Terjemah Qur'an
    * Hadist (Indonesia)
    * WinRar (Full)
    * AVG AV (free)
    * The Killer Machine
    * Ans AV (free)
    * CAV
    * Lavasoft
    * McAffe 2008 Full
    * Word To PDF
    * My Uninstaller
    * Converter Flv-3Gp
    * Aare MP3 Converter
    * AMD Clock
    * Deep Freeze 5
    * File n Folder Protector
    * File Scavenger
    * Free Undelete
    * Procee XP
    * Super Cleaner
    * FLV Player
    * Easy Web Builder


    Mohammad Nofriansyah's Profile
    Mohammad Nofriansyah's Facebook Profile
    Create Your Badge


    SAMARINDA EAST BORNEO INDONESIA

    Justdontcryalone










    Powered by PrMania.Net



    Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!
    eXTReMe Tracker
    Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com Counter Powered by  RedCounter

    28 April 2009
    HUKUM ADAT
    Berbicara tentang hukum Adat dibenturkan dengan permasalahan sosial masih mengandung berbagai permasalahan (problem). Beberapa problem itu antara lain: pertama, konsep hukum Adat yang selama ini dikembangkan oleh perguruan tinggi adalah konsep yang ditemukan oleh Van Vollenhoven yang tentunya sudah tidak relevan pada masa sekarang. Kedua, hukum Adat yang merupakan sumber hukum Nasional belum dilegalkan sebagai peraturan tertulis, padahal hukum dalam konteks budaya lokal (local culture) perlu dikembangkan dalam era kekinian sehingga hukum yang berlaku di masyarakat terasa lebih inhern, acceptable, dan adaptif. Ketiga, penyelesaian sengketa Adat tidak mengenal pemisahan antara pidana dan perdata. Dan keempat, pemisahan horizontal tentang hukum tanah.

    Hukum Adat : Kajian Ontologis dan Epistemologis

    Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Menurut SM. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.
    Dalam ranah pemikiran Arab kontemporer, adat atau tradisi diartikan dengan warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum Adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
    Beberapa pendapat pakar yang lain tentang pengertian hukum Adat antara lain:
    1.Prof. M. M. Djojodigoeno, SH. mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak
    bersumber kepada peraturan-peraturan.
    2.Menurut Prof. Mr. C. Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber
    kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau
    alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh
    kekuasaan Belanda dahulu.

    Batasan bidang yang menjadi objek kajian hukum Adat meliputi:
    a) Hukum Negara,
    b) Hukum Tata Usaha Negara,
    c) Hukum Pidana,
    d) Hukum Perdata, dan
    e) Hukum Antar Bangsa Adat.

    Di masyarakat, hukum Adat nampak dalam tiga bentuk, yaitu:
    1.Hukum yang tidak tertulis (jus non scriptum), merupakan bagian yang terbesar,
    2.Hukum yang tertulis (jus scriptum), hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan
    perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja dahulu seperti pranatan-pranatan di
    Jawa.
    3.Uraian hukum secara tertulis. Uraian ini merupakan suatu hasil penelitian.

    Urgensi Hukum Adat

    1. Indonesia: Negara Multi Kultural
    Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, etnis, klan, agama. Hukum Adat muncul salah satunya adalah untuk menjaga dan mengakomodasi kekayaan kultural bangsa Indonesia yang semakin terpendam sehingga tetap dikenal dan menjadi elemen penting dalam perumusan hukum nasional yang adaptif dan mempunyai daya akseptabilitas yang tinggi untuk masyarakat.

    2. Hukum Adat dalam Tata Hukum Nasional Indonesia
    Kedudukan hukum Adat dalam konstelasi tata hukum nasional Indonesia senyampang ia tidak menghambat segera tercapainya masyarakat Sosialis Pancasila yang nota bene dari dulu sampai sekarang menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat kita, harus menjadi dasar-dasar elemen, unsur-unsur hukum yang kita masukkan dalam hukum nasional kita yang baru. Hal ini terdapat pada salah satu point dalam rumusan Dasar-dasar dan Asas-asas Tata Hukum Nasional oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

    Konstruksi Hukum Adat
    1. Sejarah Hukum Adat
    Paling tidak ada tiga kategori periodesasi ketika berbicara tentang sejarah hukum Adat, yaitu:
    •Sejarah proses pertumbuhan atau perkembangan hukum Adat itu sendiri.
    •Peraturan adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman pra
    Hindu. Adat istiadat tersebut merupakan adat Melayu. Lambat laun datang di kepulauan
    kita ini kultur Hindu, kemudian kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli kita.
    •Sejarah hukum Adat sebagai sistem hukum dari tidak/belum dikenal hingga sampai dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan.
    •Sebelum zaman Kompeni–sebelum 1602–tidak diketemukan catatan ataupun tidak terdapat perhatian terhadap hukum Adat. Dalam zaman Kompeni itulah baru bangsa Asing mulai menaruh perhatian terhadap adat istiadat kita.
    •Sejarah kedudukan hukum Adat sebagai masalah politik hukum di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

    Pada periode ini, setidaknya dapat kita bagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) masa menjelang tahun 1848, 2) pada tahun 1848 dan seterusnya, dan 3) sejak tahun 1927, yaitu hukum Adat berganti haluan dari ‘unifikasi’ beralih ke ‘kodifikasi’.


    Hukum Adat Di Indonesia
    Dari 19 daerah lingkungan hukum (rechtskring) di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:
    1. Hukum Adat mengenai tata negara
    2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum
    perhutangan).
    3. Hukum Adat menganai delik (hukum pidana).
    Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.
    Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).
    Pendapat lain terkait bentuk dari hukum adat, selain hukum tidak tertulis, ada juga hukum tertulis. Hukum tertulis ini secara lebih detil terdiri dari hukum ada yang tercatat (beschreven), seperti yang dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang didokumentasikan (gedocumenteerch) seperti dokumentasi awig-awig di Bali.

    Wilayah Hukum Adat di Indonesia
    Menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat (Adatrechtkringen).
    Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama mencanangkan gagasan seperti ini. Menurutnya daerah di Nusantara menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat berikut:
    1. Aceh
    2. Gayo dan Batak
    3. Nias dan sekitarnya
    4. Minangkabau
    5. Mentawai
    6. Sumatra Selatan
    7. Enggano
    8. Melayu
    9. Bangka dan Belitung
    10. Kalimantan (Dayak)
    11. Sangihe-Talaud
    12. Gorontalo
    13. Toraja
    14. Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar)
    15. Maluku Utara
    16. Maluku Ambon
    17. Maluku Tenggara
    18. Papua
    19. Nusa Tenggara dan Timor
    20. Bali dan Lombok
    21. Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran)
    22. Jawa Mataraman
    23. Jawa Barat (Sunda)

    Penegak hukum adat
    Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.

    Aneka Hukum Adat
    Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh
    1. Agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya : di Pulau Jawa
    dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, Di Ambon dan
    Maluku dipengaruhi agama Kristen.
    2. Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.
    3. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.

    Pengakuan Adat oleh Hukum Formal
    Berbicara persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan sala satu cermin bagi bangsa, adat merupkan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam kasus sala satu adat suku Nuaulu yang terletak di daerah Maluku Tengah, ini butuh kajian adat yang sangat mendetail lagi, persoalan kemudian adalah pada saat ritual adat suku tersebut, dimana proses adat itu membutuhkan kepala manusia sebagai alat atau prangkat proses ritual adat suku Nuaulu tersebut.
    Dalam penjatuhan pidana oleh sala satu Hakim pada Perngadilan Negeri Masohi di Maluku Tengah, ini pada penjatuhan hukuman mati, sementara dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004. dalam Pasal 28. hakim harus melihat atau mempeeljari kebiasaan atau adat setempat dalam menjatuhan putusan pida terhadap kasus yang berkaitan dengan adat stempat.
    Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

    Masyarakat Hukum Adat.
    Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat.
    Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi :
    1. Penyamaan persepsi mengenai "Hak Ulayat" (Pasal 1)
    2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari
    masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
    3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).

    Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam prakteknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.
    Di tinjau secara preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaaanya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU dibidang agraria No.5 / 1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.

    2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
    Di samping faktor astronomis–iklim–dan geografis–kondisi alam–serta watak bangsa yang bersangkutan, maka faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah:

    a. Magis dan animisme
    Alam pikiran mistis-magis serta pandangan hidup animistis-magis sesungguhnya dialami oleh tiap bangsa di dunia ini. Faktor pertama ini khususnya mempengaruhi dalam empat hal, sebagai berikut: 1) pemujaan roh-roh leluhur, 2) percaya adanya roh-roh jahat dan baik, 3) takut kepada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan gaib, dan 4) dijumpainya orang-orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan dengan roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib tersebut.

    b. Agama
    1)Agama Hindu. Agama ini pada lebih kurang abad ke-8 dibawa oleh orang-orang India
    masuk ke Indonesia. Pengaruh terbesar agama ini terdapat di Bali meskipun pengaruh
    dalam hukum Adatnya sedikit sekali.
    2)Agama Islam. Pengaruh terbesar nyata sekali terlihat dalam hukum perkawinan, yaitu
    dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam lembaga wakaf.
    3)Agama Kristen. Di sini juga nampak dengan jelas, bahwa di kalangan masyarakat yang
    sudah memeluk agama Kristen, hukum perkawinan Kristen diresepsi dalam hukum
    Adatnya.

    c. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum Adat.
    Kekuasaan itu adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain sebagainya.
    d. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing

    Faktor ini sangat besar pengaruhnya. Hukum Adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing–kekuasaan penjajahan Belanda–menjadi terdesak sedemikian rupa hingga akhirnya praktis menjadi bidang Perdata material saja.

    Masyarakat dan Perubahan Sosial

    1. Interaksi Sosial dan Stratifikasi Sosial
    Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa salah satu unsur obyek kajian sosiologi adalah proses sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.[6] Berlangsungnya proses interaksi didasarkan pada pelbagai faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontrak sosial dan komunikasi.
    Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat. Penghargaan itu akan menempatkan sesorang pada kedudukan yang lebih tinggi. Gejala ini menimbulkan adanya stratifikasi sosial (lapisan masyarakat), pembedaan masyarakat secara vertikal. Ukuran yang bisa dipakai untuk mengklasifikasi anggota masyarakat antara lain, ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Ketika pola interaksi sosial serta sistem stratifikasi masyarakat bergeser maka hukum Adat sebagai norma dasar yang lebih dekat kepada masyarakat akan berubah juga.

    2. Perubahan Sosial dan Kebudayaan
    Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan itu dapat terjadi pada nilai sosial, norma sosial, pola perilaku organisasi, lapisan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, interaksi sosial dan lain sebagainya. Perubahan sosial itu terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan.
    Para pakar sering mempersoalkan tentang hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Sebagian mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, karena kebudayaan mencakup semua aspek kehidupan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan, yaitu: a) jumlah penduduk yang berubah, b) penemuan baru, c) pertentangan masyarakat (conflict) dan d) terjadinya pemberontakan atau revolusi.

    Penutup
    Sudah sekian lama pembahasan tentang hukum Adat belum diadakan pembaharuan dan reobservasi ulang. Masyarakat tidaklah statis, ia akan selalu berubah dan mengalami proses dinamisasi. Seseorang yang tidak sempat menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat tersebut statis, tidak maju, dan tidak berubah. Pernyataan demikian didasarkan pada pada pandangan yang sepintas, kurang mendalam, dan hanya berhenti pada satu titik. Karena tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa. Apalagi perubahan yang terjadi di masyarakat dewasa ini berjalan normal dan menjalar dengan cepat berkat adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk segera dilakukan rekonstruksi dan reresearch terhadap konsep hukum Adat di Indonesia.

    Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.


    DAFTAR PUSTAKA

    •Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II, TARSITO, Bandung.
    •Hilman H, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju,Bandung.
    •Mahadi, 1991, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Alumni, Bandung.
    •Moh. Koesnoe, 1979, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga
    University Press.
    •Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 12 s/d 15 Oktober 1999. Djaren Saragih, 1984
    •Soerjo W, 1984, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, P.T. Gunung Agung.
    •Soemardi Dedi, SH. Pengantar Hukum Indonesia, IND-HILL-CO Jakarta.
    •Soekamto Soerjono, Prof, SH, MA, Purbocaroko Purnadi, Perihal Kaedah Hukum, Citra
    Aditya Bakti PT, Bandung 1993
    •Djamali Abdoel R, SH, Pengantar hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada PT, Jakarta
    1993.
    •Tim Dosen UI, Buku A Pengantar hukum Indonesia





    Label:




    For the best view use Mozilla Firefox browser and 1024 X 768 screen resolutions

    Copyright © 2006-2007 SHARE STORIES, LIFE, LIVING AND FAITH...

    free online visitor stat counter